Negara Ini Salah Urus!

Negara Ini Salah Urus!

oleh Stanley Prasetyo

Mempertanyakan Nasionalisme Etnis Tionghoa Muda

Tidak asing rasanya komentar, bahwa etnis Tionghoa tidak punya nasionalisme terhadap Republik Indonesia. Hal ini juga berlaku pada kalangan muda etnis Tionghoa. Mereka dicap lebih suka sekolah dan tinggal di luar negeri, tidak punya rasa ingin membangun Indonesia, kalau negara sedang susah, lalu dengan mudahnya pergi ke negara lain, dan lain sebagainya.

Komentar seperti ini juga terdengar pasca kerusuhan rasial Mei 1998. Dalam surat kabar marak diberitakan kritik bahwa eksodus etnis Tionghoa ini adalah wujud dari kurangnya rasa nasionalisme; tanpa melihat kenyataan bahwa pada saat itu etnis Tionghoa berada dibawah ancaman fisik dan tidak ada jaminan perlindungan pasti dari aparat berwajib.

Stereotype ini kuat melekat pada etnis Tionghoa. Menciptakan jarak antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia. Padahal, sebelum pemerintahan Orde Baru, sejumlah sejarah Indonesia diukir bersama oleh pemuda berbagai etnis di Indonesia, termasuk etnis Tionghoa. Dalam perang melawan penjajah Belanda, ketika Sumpah Pemuda dicetuskan, saat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk, sampai jabatan-jabatan kementrian kabinet-kabinet awal Republik ini berdiri, etnis Tionghoa terlibat aktif, tanpa berpikir sedikitpun bahwa mereka 'bukan orang Indonesia'.

Hal ini yang kemudian disembunyikan selama masa Orde Baru. Peran etnis Tionghoa disamarkan. Digiring dalam satu bidang bersama proses desinoisasi. Mereka boleh maju, tapi hanya di bidang ekonomi saja. "Anak-anak Tionghoa ini sudah digiring menjadi economic animal semua. Hanya bisa masuk ke sektor-sektor bisnis. Kenapa? Karena selama 32 tahun mereka dibatasi. Masuk ke sekolah negri dibatasi. Masuk sekolah swasta kena proporsi," papar Stanley Prasetyo.

Jurnalis kawakan sekaligus direktur Institut Studi Arus Indonesia (ISAI) ini menyatakan bahwa hal ini membuat kiprah pemuda etnis Tionghoa makin berkurang di sektor lain, seperti bidang hukum apalagi politik. “Jangankan politik, kiprah di dunia olahraga saja dibatasi,” katanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Stanley, mengapa pemuda etnis Tionghoa sukses dalam olahraga bulutangkis dan pingpong punya sejarah tersendiri. Sejak tahun 1965, etnis Tionghoa yang terlibat dalam olahraga yang bersifat full body contact, seperti basket dan sepak bola makin berkurang. Padahal prestasi mereka patut diacungi jempol, misalnya di tahun 1959, ketika Tim basket Indonesia berhasil menahan seri dengan Rusia. Kebanyakan pemain adalah etnis Tionghoa “Kalau mereka lakukan manuver seperti sliding, tackle, sering dikatakan ‘komunis’ lalu di’cina-cina’kan. Tak jarang lalu dikeroyok ramai-ramai sesudah pertandingan usai. Akhirnya mereka memilih olahraga yang dipisahkan oleh net, seperti bulutangkis, pingpong, renang, lebih aman...,” simpulnya.

Berkiblat ke Luar Negri? Bukan Hanya Etnis Tionghoa!

Ada hal menarik yang berkembang menjadi wacana di kalangan muda-mudi Indonesia akhir-akhir ini.

Nasionalisme, kini menjadi kata-kata yang gamang di telinga pemuda Indonesia. Di tengah situasi ekonomi yang tak kunjung menunjukkan perbaikan di Indonesia, tawaran bekerja di luar negeri sampai menjadi warga negara di negara-negara maju menjadi impian sebagian besar pemuda Indonesia. Sikap kurang nasionalis yang dahulu dilabelkan pada etnis Tionghoa karena mudah berpindah ke negara lain kini melanda kaum muda Indonesia. Tanpa melihat etnis, berjuta-juta anak muda rela menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Bagi mereka, walaupun ilegal, bekerja di luar negeri tampak lebih menjanjikan.

Bagi Stanley, hal ini adalah reaksi yang wajar, apalagi dunia kini makin mengglobal. Dalam pengaruh globalisasi, dunia menjadi flat (datar-red) dan batas negara akan cair. Orang akan memilih hidup di tempat yang paling baik, di tempat yang paling aman, yang sistem hukum dan kesejahteraannya jelas.

Nasionalisme di era globalisasi menjadi tidak relevan lagi, karena nasionalisme lebih identik dengan nilai-nilai kebenaran dan dengan diakuinya hak-hak asasi manusia. “Kalau dulu ‘kan right or wrong is my country, sekarang sudah tidak relevan lagi konsep itu…,” jelasnya.

Masalah kurangnya orientasi kebangsaan ini tidak melanda hanya kepada etnis Tionghoa saja seperti yang dilabelkan selama ini. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Stanley Prasetyo (DEMOS) di tahun 2003-2005 dan melibatkan 789 responden dari 33 propinsi dibawah pengawasan Prof.Dr. Olle Tornquist dari Universitas OSLO, Norwegia, menyimpulkan bahwa, rakyat Indonesia lebih senang mengidentifikasikan dirinya sebagai, yang pertama berdasarkan agama lalu yang kedua berdasarkan etnis dan yang terakhir baru mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Indonesia.

Maka tidak mengherankan apabila masyarakat Indonesia lalu lebih mudah terlibat dalam konflik horisontal. Potensi konflik ini kian hebat ketika pasca reformasi, ekonomi belum juga bertumbuh. Rasa tidak aman dan tidak percaya pada negara ini membuat masyarakat berlindung dibalik kelompok agama atau etnisnya, karena mereka beranggapan, orang yang seagama dan satu etnis akan lebih dapat diandalkan dalam kesulitan.

Belum lagi bila berbicara tentang masyarakat yang hidup di perbatasan-perbatasan. Mengambil contoh masyarakat Dayak di Kalimantan, Stanley memaparkan kenyataan bahwa masyarakat Dayak yang hidup di Kalimantan mempunyai status ekonmi yang sangat berbeda dengan masyarakat Dayak yang hidup di Serawak. “Yang di Kalimantan hidup miskin, yang di Serawak kaya raya. Akhirnya kalau mereka tanam merica tidak dijual ke Indonesia. Mereka menyeberang ke Malaysia, dijual disana. Merka lebih suka disebut Warga Negara Malaysia daripada warga Negara Indonesia.” Hal yang sama juga terjadi di masyarakat pulau-pulau kecil utara Manado seperti Pulau Morotai. Masyarakat disana lebih percaya dengan sistem pendidikan di Filipina. Sekolah di Manila lebih murah, sistem pendidikan pun lebih bagus, perizinan tidak ruwet. “Coba kalau di Jakarta, Kualitas pendidikan tidak jelas, lulus belum tentu dapat kerja. Lulusan Filipina berbahasa Inggris lebih fasih, dan lebih diterima di dunia internasional,” tuturnya.

Hal-hal seperti inilah yang menurut Stanley, mengurai rasa kebanggaan rakyat Indonesia terhadap negaranya. Selain terpuruknya bangsa ini ke dalam lingkaran prahara yang belum juga tuntas ditengah tuntutan globalisasi yang tak terbendung, bangsa Indonesia juga belum mampu membangkitkan harga diri warganya sebagai bangsa Indonesia. “Coba kita lihat trademark kita di luar negeri, bangsa TKI, suka ngempang kartu kredit, belum lagi sederetan image sebagai negara teroris, tidak peduli HAM, lingkungan, dan lain-lain. Begitu berhadapan dengan birokrasi di luar negeri, pemerintah kita nggak bisa membela. Makanya kita tidak punya kebanggaan sebagai orang Indonesia….”

Jadi wajar saja bila pemuda Indonesia saat ini cenderung apatis dan berlomba-lomba ‘lari’ ke luar negeri. Merasa tidak ada jaminan kepastian di negeri sendiri, godaan memperoleh penghidupan yang lebih baik di negara lain sangatlah tinggi. Gaji yang lebih besar, kemampuan dan persaingan yang lebih sehat, sistem hukum dan perpajakan yang jelas serta jaminan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan dan pensiun yang terukur menjadi sasaran mereka melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan beralih menjadi warga negara lain.

“Harus kita akui, negara ini sudah salah urus! Nah itu tantangan pemerintah kita, mampu tidak mengembalikan dignity kita sebagai sebuah bangsa. Sebagian remaja kita kini sudah tidak percaya cerita sejarah negerinya sendiri. Sejarah integrasi, sejarah Serangan Umum 1 Maret, sejarah tahun 1965. Itu sudah nggak dipercaya. Manipulasi tentara. Kesalahannya? Militer ikut susun sejarah. Ini pelajaran. Tidak boleh lagi terulang dimasa kini,” papar Stanley.

Tantangan Bagi Etnis Tionghoa Muda

Kembali ke masalah nasionalisme etnis Tionghoa muda di Indonesia, Stanley berpendapat bahwa proses akulturasi yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa muda harus mendapat perhatian khusus. Di satu pihak godaan efek globalisasi menanti mereka. Kaum muda lebih mudah menerima tantangan untuk bekerja di luar negeri. Di sisi lain, ada gelombang nasionalisme yang tumbuh seiring dengan membaiknya iklim politik di Indonesia yang menerima mereka sebagai bagian dari bangsa ini secara utuh.

“Anak-anak muda etnis Tionghoa harus didukung untuk masuk ke berbagai sektor. Jangan hanya piawai di bidang ekonomi, bidang lain seperti hukum dan politik pun mereka harus kuasai. Bagi yang sudah berhasil masuk, seperti Ahok ( Mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama-red) harus memberi contoh bahwa mereka layak menjadi panutan,” jelasnya.

Kawula muda sekarang juga harus mengerti sejarah dengan benar. Bukan rahasia lagi bahwa gerakan anak muda di Indonesia telah mempengaruhi sejarah Indonesia secara nyata. Dimulai dari tahun Gerakan Boedi Oetomo di tahun 1908, Sumpah Pemuda di tahun 1928, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Angkatan 1966, dan Gerakan Mahasiswa 1998. Di antara mereka, turut serta pula etnis Tionghoa muda yang berjuang bersama. Semangat ini yang harus terus ada di benak pemuda-pemudi Indonesia.

“Proses ini harus kita dukung. Organisasi seperti Perhimpunan INTI harus membuka wacana ini. Bahwa ada proses marjinalisasi etnis Tionghoa di masa lalu. Itu bukan hal yang alamiah, itu dipolitisir dan direkayasa. Dengan membuka wacana ini INTI harus mendorong anak-anak muda untuk ramai-ramai mengisi sektor publik,” papar Stanley.

Perhimpunan INTI yang sudah mempunyai beberapa sayap seperti kegiatan karitatif, olahraga, seni budaya, hukum dan lain-lain harus mengisinya dengan kader-kader muda yang dididik menjadi sebuah potensi. “Contoh saja organisasi Sin Ming Hui, yang menjadi cikal bakal lahirnya sejumlah organisasi sosial dan juga menyumbangkan olahragawan-olahragawan besar,” cetusnya.

Iklim politik yang menunjukkan arah positif bagi pengakuan etnis Tionghoa ini harus dimanfaatkan dengan benar, jangan sampai salah arah. “Jangan lagi kita ikuti pola berpikir seperti economic animal. Berlomba-lomba mencari posisi demi kepentingan bisnis. Ini salah. Bila berhasil menjadi tokoh masyarakat dan masuk ke partai, tujuannya harus memperbaiki kondisi, bukan mencari jaringan dan hubungan baik dengan pejabat yang akhirnya bermotif ekonomi belaka. Kalau masih punya cara berpikir seperti itu, alangkah menyedihkan!”